Bank: Stabilitas sistem keuangan

Definisi Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia mengidentifikasi stabilitas sistem keuangan sebagai sistem yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap guncangan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan. Dengan perkataan lain, stabilitas sistem keuangan adalah sebuah keadaan yang memberikan jaminan melalui mekanisme ekonomi sehingga memiliki kemampuan untuk menahan gangguan ekonomi yang muncul sehingga menjamin sektor riil dapat terus bertumbuh untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sebuah negara seringkali harus berhadapan dengan keadaan yang sangat membahayakan perekonomian negara bersangkutan, semisal perlambatan ekonomi atau krisis. Salah satu bentuk ancaman perekonomian yang sering dihadapi adalah ketidakstabilan (instabilitas) sektor keuangan yang dapat disebabkan faktor faktor yang datangnya berasal dari dalam (endogen) atau dari luar (eksogen) faktor ekonomi. Bentuk resiko eksogen lazimnya bersifat makro, seperti bencana alam dan terorisme. Sedangkan resiko endogen, misalnya, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko operasional yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Sebagai bagian dari perekonomian, maka stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sebaliknya, rapuhnya stabilitas sistem keuangan akibat buruknya kinerja sektor perbankan, biasanya akan diikuti memburuknya kepercayaan pelaku pasar modal, sehingga menimbulkan kesulitan karena kredit bertambah mahal dan sulit didapat. Para investor juga akan berhati hati dan menuntut imbalan yang lebih besar karena menanggung resiko relatif tinggi.

Sulitnya penyaluran kredit dari sektor perbankan akan selalu mengakibatkan terganggunya fungsi intermediasi sektor perbankan kepada sektor riil. Lebih jauh lagi, gagalnya sektor keuangan dalam fungsi intermediasinya berarti menyeret sektor riil untuk tidak dapat beroperasi dengan optimal dan tak mampu menyerap tenaga kerja. Keadaan ini akan semakin memperburuk perekonomian seiring memburuknya daya beli masyarakat di pasar barang dan jasa.

Sejak krisis moneter pada tahun 1998, harus diakui bahwa Indonesia sebenarnya lebih bergantung kepada sektor keuangan. Dinamika ekonomi Indonesia cenderung dipengaruhi oleh gejolak sektor finansial, bukannya dari dinamika produksi dari sektor riil. Akibatnya, ketika sistem keuangan hancur, maka porak-poranda pula sektor ekonomi lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa memang diperlukan langkah-langkah konkret oleh otoritas keuangan dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor keuangan agar tumbuh sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan berkelanjutan. Dengan sehatnya sistem keuangan, maka akan :

• Menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat, terutama nasabah kecil.
• Mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
• Mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.

Penanggung Jawab Stabilitas Sistem Keuangan

Karena stabilitas sistem keuangan merupakan produk dari kebijakan publik, maka semua otoritas keuangan di Indonesia bertanggung jawab terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan. Otoritas keuangan terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya. Sedangkan pelaku keuangan, di antaranya, ialah bank, pasar modal, lembaga keuangan bukan bank, serta masyarakat. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas :

• Menteri Keuangan selaku anggota merangkap Koordinator;
• Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
• Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku anggota; dan
• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Meskipun semua otoritas keuangan di Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia, namun Bank Indonesia selaku bank sentral tetap memegang fungsi penting demi memastikan stabilitas. Hal tersebut karena Bank Indonesia dapat menggunakan intrumen yang dimilikinya untuk mengurangi dampak krisis dan instabilitas terhadap ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan :

• Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain, melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
• Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
• Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.
• Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
• Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jarring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi ini merupakan peran tradisional bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Terciptanya stabilitas sistem keuangan yang stabil dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

• Lingkungan ekonomi makro yang stabil,
• Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik,
• Pengawasan institusi keuangan yang efektif,
• Sistem pembayaran yang aman dan handal.